DPRD Bulungan Kaltara Terima Banyak Laporan Pungutan tak Resmi dari Sekolah untuk Beli Meja

Bulungan – Ketua Komisi I DPRD Bulungan menerima banyak laporan dari masyarakat, terutama orang tua siswa, soal adanya iuran yang tidak jelas dasar hukumnya. Alasan pihak sekolah hanya untuk membeli sapu atau alat kebersihan. Beli alas meja hingga ember.

Sementara Pemkab Bulungan, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan telah menyampaikan informasi kepada satuan pendidikan untuk tidak memungut biaya operasional kelas, mapun kegiatan sekolah kepada siswa atau orang tua maupun wali murid.

Kepala Disdikbud Bulungan Suparmin Seto mengatakan, imbauan untuk tidak memungut biaya operasional kepada wali murid telah lama disampaikan kepada sekolah. Bahkan dalam bentuk Surat Edaran sudah diberikan.

Baca Juga:

Godok 8 Raperda, 2 Target Selesai Mei

Demikian disampaikan Suparmin menanggapi sorotan Komisi I DPRD Kabupaten Bulungan terkait adanya pungutan tidak resmi oleh pihak sekolah. Diketahui, Ketua Komisi I DPRD Bulungan Rozana Bin Serang mengatakan, pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat, terutama orang tua siswa, soal adanya iuran yang tidak jelas dasar hukumnya.

“Kami dapati ada pungutan yang dibebankan kepada siswa, bahkan hanya untuk membeli sapu atau alat kebersihan. Beli alas meja, ember. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya saat rapat dengar pendapat dengan Disdikbud Bulungan beberapa waktu lalu.

Rozana menambahkan, semestinya kebutuhan dasar operasional sekolah bisa terpenuhi melalui anggaran resmi seperti dana BOS dan BOSDA. Ia meminta Disdikbud segera membuat regulasi tegas untuk melarang segala bentuk pungutan tanpa dasar hukum yang sah.

Baca Juga:

Komisi IV DPRD Kaltara Adukan Ketimpangan Tunjangan Guru ke DPD RI

Terkait sorotan tersebut, Disdikbud Bulungan menegaskan, aturan tidak dibolehkannya sekolah menarik iuran kepada siswa atau wali murid sudah jelas. Suparmin menegaskan, pihaknya telah beberapa kali menyampaikan kepada pihak sekolah. Baik melalui imbauan pisan, maupun surat edaran telah diberikan ke satuan pendidikan.

“Jika masih ditemukan sekolah memungut iuran akan kita tegur. Bahkan bisa teguran keras ke kepala sekolahnya, sebagai penanggungjawab di satuan pendidikan,” tutur Suparmin. (adv)

Baca Juga:

Pemilih Muda Cerdas dan Kritis Melahirkan Pemimpin Hebat