3 Tuntutan Utama Massa: Persoalan Tunjangan DPR, Pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor dan Reformasi Internal Polri jadi Lebih Profesional
Tarakan – Aliansi mengatasnamakan Aliansi Utara dengan tagline Tarakan Bersuara berbondong-bondong mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan di Jalan Jenderal Sudirman. Peserta aksi memadati depan kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasinya.
Hampir pukul 15.00 Wita, rombongan Aliansi Utara tiba di titik lokasi aksi disambut pengamanan maksimal oleh aparat penegak hukum gabungan baik TNI-Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tarakan.
Orasi peserta aksi diwarnai dengan asap hitam dari pembakaran ban. Aksi ini turut dihadiri anggota DPRD Tarakan dengan pengawalan ketat aparat.
Baca Juga:
Tiga tuntutan utama dalam aksi ini di antaranya persoalan tunjangan DPR RI yang wacananya dinaikkan, pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) perampasan aset Koruptor dan mendesak adanya reformasi di internal Polri. “3 tuntutan yang akan kami sampaikan disini,” ucap salah seorang orator.
Bahkan, ada peserta aksi yang menyuarakan soal politik dinasti. “Politik dinasti harus diatur, jika suaminya sudah menjadi pejabat politik maka istrinya tidak boleh menjadi pejabat karena itu politik dinasti.”
DPRD Tarakan diharapkan menjadi penyambung lidah menyampaikan aspirasi dalam aksi ini kepada DPR RI. Massa demo hingga berita ini diturunkan sekira pukul 19.00 Wita masih berada di depan pintu masuk halaman kantor DPRD Tarakan.
Baca Juga:
Situasi sempat memanas ketika peserta aksi mengharapkan anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) hadir menemui mereka.
Bahkan, Deddy Sitorus, anggota DPR RI Dapil Kaltara sempat buat phone dari Jakarta kepada peserta aksi, dimana Deddy tidak bisa menemui mahasiswa pada Rabu (3/9) dengan alasan karena ada agenda yang tak dapat ditinggalkan Deddy alias DS.
Sempat alot ketika peserta aksi menghendaki DS bisa hadir Rabu. Pada akhirnya, DS mengatakan pada tanggal 7,8 dan 9 September 2025 dia akan berada di Kaltara karena ada agenda kerja.
Baca Juga:
Nah, aksi belum berhenti karena peserta aksi menginginkan 2 anggota DPR RI yang lain juga bisa hadir yakni Rahmawati dan Hasan Saleh. Hal inilah yang membuat peserta aksi bertahan hingga malam hari karena menunggu kepastian dia orang ini.
Sekitar petang, habis magrib, sempat terjadi aksi dorong mendorong sehingga membuat situasi memanas. Bahkan ada tameng polisi yang diambil dan dibakar.
Melalui video pendek, akhirnya anggota DPR RI Rahmawati buka suara yang menyatakan menerima aspirasi mahasiswa dan masyarakat Kaltara dan akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto melalui fraksi partai Gerindra.
Baca Juga:
“Tunjangan kami sudah dievaluasi di DPR, kemudian kita akan mendorong apa yang diinginkan masyarakat Kalimantan Utara,” ucap Rahmawati pada petang.
Lanjutnya, Presiden sudah menganggarkan anggaran pendidikan 20 persen pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. “Saya akan memperjuangkan sekuat tenaga aspirasi dari masyarakat Kalimantan Utara seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat segera dirasakan masyarakat Kalimantan Utara, demikian terima kasih,” demikian rilis Rahmawati.
Tinggal penyataan dari anggota DPR RI yang lain yakni Hasan Saleh belum didengarkan hingga berita ini dipublikasikan pukul 21.00 Wita, Selasa. (jd)
Baca Juga:
Artikel Terkait
