Lewat ARIP, BPJS Kesehatan Rangkul Pemda untuk Jaga Keberlangsungan Program JKN
Tarakan – Dalam rangka meningkatkan pemahaman serta kesadaran seluruh stakeholders tentang pentingnya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan mengadakan kegiatan sosialisasi yang menyasar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tarakan, Kamis (06/02). Melalui kegiatan ini, BPJS Kesehatan berupaya memastikan bahwa setiap person in contact (PIC) atau bendahara yang bertanggung jawab di berbagai satuan kerja memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban peserta JKN.
“Sosialisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam proses pendaftaran peserta serta memastikan pemotongan iuran dilakukan secara akuntabel dan transparan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan gaji atau penghasilan seluruh pegawai di lingkungan OPD masing-masing,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan.
Yusef menuturkan, guna memastikan para pekerja memperoleh hak mereka sebagai peserta JKN, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan dalam implementasi JKN di lingkungan kerja. Dalam kegiatan ini, BPJS Kesehatan memperkenalkan Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP) sebagai inovasi terbaru yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran pegawai beserta anggota keluarganya di seluruh satuan kerja pemerintah daerah.
Baca Juga:
“Aplikasi ini hadir sebagai solusi digital yang memungkinkan pengelolaan data kepesertaan JKN menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan, sehingga meminimalkan kendala administrasi yang selama ini dihadapi. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta JKN di seluruh Indonesia, dengan memastikan bahwa seluruh pegawai pemerintah daerah beserta keluarganya mendapatkan akses perlindungan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan,” kata Yusef.
Kehadiran ARIP merupakan sebuah terobosan berbasis website yang dirancang untuk membantu proses perhitungan iuran JKN bagi peserta segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) di lingkungan pemerintah daerah. Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam menghitung iuran secara otomatis, tetapi juga memastikan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam proses penagihan iuran wajib pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota. Dengan adanya ARIP, pengelolaan iuran menjadi lebih mudah, tepat, dan cepat.
“ARIP bisa menjadi alat bantu yang efektif untuk menghitung besaran iuran JKN setiap pegawai untuk masing-masing satuan kerja dengan komponen tunjangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga memudahkan penyediaan data antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah, memudahkan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait dasar perhitungan JKN Pekerja Penerima Upah Pegawai Negeri (PPUPN), serta menganalisa tren realisasi gaji atau iuran JKN yang akurat untuk kebutuhan penganggaran di setiap satuan kerja,” ujarnya.
Baca Juga:
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tarakan, Amirullah menyatakan bahwa sosialisasi ARIP memiliki banyak manfaat. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Tarakan berkomitmen bahwa kegiatan sosialisasi yang telah berlangsung ini sebagai wujud kepatuhan dalam mendaftarkan pegawai dan seluruh anggota keluarganya.
“Program JKN ini luar biasa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Semua pihak harus turun tangan mengawal keberlanjutannya hingga ke masa mendatang. Karena itu, kami beserta jajaran akan terus mengimbau dan memantau terkait pendaftaran seluruh pegawai tanpa terkecuali dan memastikan seluruh PIC proaktif dalam kegiatan sosialisasi ini dan bisa paham terkait tata cara pendaftaran melalui aplikasi yang memiliki berbagai manfaat tersebut,” jelas Amirullah. (adv)
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
