Pemkot Tarakan Catat SILPA Tahun 2024 Rp51,12 Miliar, Ini Faktornya Disampaikan Wakil Walikota

Tarakan – Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, bersama para Asisten, Kepala Bagian Setda dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tarakan pada Minggu, 29 Juni 2025.

Rapat ini membahas penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Tarakan, Wawali menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas masukan konstruktif yang disampaikan. Pemerintah menilai pandangan fraksi-fraksi telah mencerminkan fungsi kontrol legislatif yang penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Juga:

Walikota Tarakan Serahkan Bantuan Pertanian ke Kelompok Tani di Aki Balak

Secara garis besar, pemerintah menanggapi tiga sektor utama: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif, mencapai Rp205,27 miliar atau 103,07% dari target. Meski demikian, pemerintah mengakui perlunya peningkatan efektivitas penerimaan dari dana transfer pusat.

Pada sektor belanja, realisasi anggaran mencapai 93,36%. Beberapa urusan belum optimal, antara lain bidang kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, kepemudaan, persandian, dan unsur penunjang bidang keuangan. Pemerintah menjelaskan kendala yang dihadapi serta langkah perbaikan ke depan.

Sementara itu, Silpa 2024 tercatat sebesar Rp51,12 miliar. Pemerintah menegaskan bahwa angka tersebut bukan akibat perencanaan yang lemah, melainkan hasil efisiensi serta keterlambatan penyaluran dana pusat dan dinamika teknis lainnya.

Baca Juga:

Walikota Tarakan Melepas Pawai 1 Muharram 1447 H, Ajak Peduli Perdamaian Dunia Termasuk Palestina

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD ke depan, serta menjadikan masukan DPRD sebagai dasar penyempurnaan. Penekanan akan diberikan pada perencanaan berbasis hasil, transparansi, efisiensi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (humas)