Menkomdigi: Transformasi Digital Fondasi Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa
Magelang – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, transformasi digital bukan hanya sebuah tren, tetapi telah menjadi fondasi utama bagi kedaulatan dan kemandirian bangsa.
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat memberikan materi dalam retreat kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Selasa (25/2/2025).
Menurut Meutya, di era globalisasi ini, negara yang menguasai teknologi dan mampu membangun serta mengembangkan inovasi digitalnya sendiri akan memiliki kendali penuh atas masa depannya. “Negara yang menguasai teknologi, yang mampu membangun dan mengembangkan inovasi digitalnya sendiri, akan memiliki kendali penuh atas masa depannya,” ujar Meutya Hafid.
Baca Juga:
Sebaliknya, negara yang hanya menjadi pengguna teknologi, lanjut Menkomdigi, akan selalu tertinggal dan bergantung pada negara lain. “Negara yang hanya menjadi pengguna teknologi akan selalu tertinggal dan bergantung pada pihak lain,” katanya.
Pentingnya Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat
Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi digital di Indonesia, menurut Meutya, adalah pemerataan infrastruktur digital, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). “Salah satu Pekerjaan Rumah (PR) kami di kementerian adalah terus membangun infrastruktur di daerah, yang mungkin saat ini belum terjangkau internet, khususnya di wilayah 3T,” ujarnya.
Baca Juga:
Menkomdigi menambahkan bahwa infrastruktur yang telah dibangun harus dapat memberdayakan masyarakat, bukan justru memperdaya. “Jadi konten dan penggunaannya harus positif, dipercaya, serta berdaulat,” tegasnya.
Untuk memastikan transformasi digital berjalan sesuai arah yang diinginkan, Meutya juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi yang mendasarinya. Beberapa regulasi yang harus dipahami oleh seluruh pihak, termasuk kepala daerah, antara lain:
- PP 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran,
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,
- Permenkominfo No.9 Tahun 2023 tentang Artificial Intelligence,
- Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2024 terkait Pengendalian Judi Online,
- UU No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
“Pemahaman terhadap regulasi-regulasi ini akan sangat membantu penyusunan kebijakan daerah untuk memperkuat proses digitalisasi di berbagai sektor yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayahnya,” tambah Menkomdigi.
Baca Juga:
Keterlibatan Kepala Daerah dalam Transformasi Digital
Menkomdigi juga menekankan bahwa transformasi digital bukan hanya tugas pemerintah pusat, melainkan tanggung jawab bersama, termasuk kepala daerah. “Transformasi digital bukan hanya tugas pemerintah pusat, melainkan tanggung jawab kita semua, termasuk kepala daerah,” kata Meutya.
Menurutnya, ada empat pilar utama yang harus diperhatikan dalam upaya mempercepat transformasi digital di Indonesia, yaitu:
Baca Juga:
- Infrastruktur digital yang kuat dan merata.
- Ekosistem digital yang inovatif dan kompetitif.
- Masyarakat digital yang cerdas dan adaptif.
- Ruang digital yang aman dan berdaulat.
“Fondasi utama transformasi digital adalah infrastruktur digital. Tanpa infrastruktur yang kuat, proses digitalisasi akan terhambat. Selain itu, kita juga perlu membangun ekosistem yang mendukung inovasi dan menciptakan ruang digital yang aman bagi seluruh masyarakat,” ujar Meutya.
Sebagai penutup, Menkomdigi berharap bahwa kepala daerah yang hadir dalam retreat ini dapat menyusun kebijakan yang mendukung dan mempercepat implementasi transformasi digital di wilayah masing-masing, untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan berdaya saing di era digital ini. (Sumber: infopublik.id)
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
