Tasa Gung Kritik Reboisasi di Lahan Produktif

Bulungan – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Tasa Gung menyampaikan kritik tegas terhadap aktivitas penanaman yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang yang ada di Malinau ke wilayah Desa Jelarai Selor , Kecamatan Tanjung selor.

Melalui forum Jumat Curhat yang diselenggarakan oleh Polda Kalimantan Utara, bertempat di Gedung Balai Pemuda Tebengang Lung Desa Persiapan Jelarai Tengah. Forum ini menjadi ruang dialog langsung antara masyarakat, aparat kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam forum itu, Tasa Gung menyoroti keresahan warga atas kegiatan reboisasi yang dilakukan di atas kebun produktif milik masyarakat, padahal lokasi tambang perusahaan tersebut berada di Kabupaten Malinau, bukan di Bulungan. Penanaman yang dilakukan di wilayah kebun masyarakat Desa Jelarai selor jalan Bulungan-Berau.

Baca Juga:

DPRD Bulungan Kawal Tuntaskan Ganti Rugi ke Masyarakat Desa Bunyu Barat Akibat Dampak Proyek Pertamina

“Kenapa penanaman dilakukan di Bulungan, padahal lokasi tambangnya di Malinau? Ini menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat,” jelas Tasa.

Tasa menyampaikan banyak warga merasa kecewa karena kegiatan tersebut dilakukan tanpa sosialisasi yang jelas dan menyeluruh. Koordinasi disebut hanya dilakukan dengan pemerintah Desa Sajau, sementara lahan yang digunakan berada di wilayah Desa Jelarai Selor, tempat masyarakat telah mengelola lahan secara turun-temurun.

Koordinasi atau sosialisasi tersebut di lakukan dari kecamatan tanjung palas timur dan desa Sajau. Sementara yang menduduki wilayah atau pemilik lahan disana adalah mayoritas masyarakat Desa Jelarai selor. “Lahan itu bukan kosong atau tidur tapi kebun aktif. Ada sawit, buah-buahan, dan sumber penghidupan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:

Pemkab dan DPRD Bulungan Sepakati RPJMD 2025-2029 untuk Arah Pembangunan Daerah 5 Tahun Kedepan

Tasa mempertanyakan klaim bahwa penanaman ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional, apalagi jika jenis tanaman yang ditanam adalah buah yang tidak memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dari tanaman warga saat ini.

“Buah itu bukan pangan pokok. Apakah buah yang mereka tanam lebih unggul dari yang sudah ditanam masyarakat? Atau ini hanya akal-akalan saja?” sindirnya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan dugaan adanya agenda tersembunyi di balik program ini, seperti kemungkinan perubahan status tata ruang demi kepentingan pihak tertentu. Lebih jauh mengungkapkan siapa tau program pemerintah kedepan atas status tata ruang wilayah Kabupaten Bulungan.

Baca Juga:

Rencana Program Transmigrasi Baru, Tasa Gung Minta Dikaji Secara Mandalam

“Patut curigai, jangan sampai ada pesanan oleh pihak atau pengusaha besar yang memiliki kepentingan terselubung, dan ini akan menjadi Bom waktu permasalahan ke depan yang akan kita hadapi,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat kini tidak mudah dibohongi, dan sudah cukup cerdas untuk memahami konsekuensi kebijakan yang merugikan. “Jangan bodohi masyarakat kita dengan sistem lama. Kalau ini benar program kementerian, tolong kementerian turun langsung ke lapangan. Jangan cuma bicara dari balik meja,” terangnya.

Tasa mendesak agar kegiatan penanaman dihentikan sementara waktu, sampai ada kejelasan hukum dan verifikasi langsung di lapangan oleh pihak terkait. “Kalau rumah kita diganggu, tentu kita akan melakukan perlawanan. Jadi saya minta semua pihak berpikir jernih dan benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan justru mengorbankan mereka,” tuturnya. (adv)

Baca Juga:

JB: Bus di Tengkayu I Harus Disetop Supaya Penumpang Lewat Koridor