Tahun 2029 Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Tarakan – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memisahkan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai tahun 2029. Ketentuan ini tertuang dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.

Pemilu serentak tahun 2029 akan dibagi menjadi dua klaster. Pertama, pemilu nasional yang mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, dan DPD RI. Proses pemilu nasional ini direncanakan berlangsung mulai Agustus 2027 hingga Juni 2029.

Sementara itu, pemilu daerah akan mencakup pemilihan anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota). Pemilu lokal ini direncanakan berlangsung antara Desember 2030 hingga Juni 2031.

Baca Juga:

DPRD Bulungan Kawal Tuntaskan Ganti Rugi ke Masyarakat Desa Bunyu Barat Akibat Dampak Proyek Pertamina

Dedy Herdianto sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan mengakui pihaknya masih menunggu regulasi resmi dari KPU RI mengenai payung hukum keputusan MK.

“Sampai saat ini kami belum menerima secara resmi dari KPU RI maupun KPU Provinsi. Jadi kami juga masih menunggu termasuk soal panduan teknis maupun arahan lebih lanjut,” ungkapnya pada Jumat (27/6) diterbitkan media ini Senin (30/6).

Menurut Dedy, adanya perbedaan masa jabatan akibat pemisahan jadwal ini. Presiden, DPR RI, dan DPD RI akan menjabat hingga 2029, sementara kepala daerah dan DPRD akan menjabat hingga 2031.

Baca Juga:

Pemkab dan DPRD Bulungan Sepakati RPJMD 2025-2029 untuk Arah Pembangunan Daerah 5 Tahun Kedepan

“Memang kalau dilihat ada selisih masa jabatan. Kami belum bisa komentar terlalu jauh karena itu berkaitan dengan kebijakan nasional. Bisa saja nanti ada penyesuaian teknis dari pusat,” timpalnya.

Pemisahan pemilu ini dinilai sebagai langkah penyederhanaan proses demokrasi dan untuk mengurangi beban pemilih serta penyelenggara yang selama ini dihadapkan pada kompleksitas pemilu serentak lima kotak.

KPU di daerah pada prinsipnya menyatakan kesiapan mengikuti keputusan pusat, dengan catatan seluruh payung hukum seperti undang-undang atau peraturan KPU (PKPU) telah ditetapkan.

Baca Juga:

Rencana Program Transmigrasi Baru, Tasa Gung Minta Dikaji Secara Mandalam

“Kami di daerah siap saja, yang penting undang-undangnya sudah keluar. Kalau sudah ada dasar hukum yang sah, tentu akan kami jalankan sebagaimana mestinya,” tuturnya. (jd)